Skripsi Farmasi Mutu Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas Kecamatan Medan Denai Kota Medan

Download Kumpulan Skripsi Farmasi Lengkap – Mutu Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas Kecamatan Medan Denai Kota Medan. Pelayanan kesehatan yang bermutu merupakan salah satu kebutuhan dasar yang diperlukan setiap orang. Puskesmas adalah salah satu organisasi pelayanan kesehatan yang pada dasarnya adalah organisasi jasa pelayanan umum. Sesuai pasal 54 ayat 1 UU No 36 tahun 2009, Puskesmas harus menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang ditunjang oleh pelayanan kefarmasian yang bermutu.

Mutu pelayanan kefarmasian diukur dari tujuh indikator, yaitu rata-rata waktu penyiapan obat, rata-rata waktu penyerahan obat, persentase jumlah obat yang diserahkan sesuai resep, persentase jumlah jenis obat yang diserahkan sesuai resep, persentase penggantian resep, persentase label yang lengkap, dan persentase pengetahuan pasien.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mutu pelayanan kefarmasian di Puskesmas Kecamatan Medan Denai Kota Medan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif prospektif yang dilakukan pada periode Maret-April tahun 2012. Sumber data penelitian adalah setiap resep yang masuk ke apotek puskesmas. Resep diambil secara acak sistematis dan dihitung menggunakan proporsi binomunal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata waktu penyiapan obat adalah 183 detik (20-600 detik). Rata-rata waktu penyerahan obat adalah 7 detik (2-80 detik). Persentase jumlah obat yang diserahkan sesuai resep adalah 94,44% (81,72-100%). Persentase jumlah jenis obat yang diserahkan sesuai resep adalah 98,89% (97,56-100%). Persentase penggantian resep 1,94% (0,95-7,32%). Mayoritas label hanya mencantumkan nama pasien dan aturan pakai (232 resep; 64,44%). Mayoritas pasien mampu menjawab pertanyaan yang diajukan (276 pasien; 76,67%). Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mutu pelayanan kefarmasian di Puskesmas Kecamatan Medan Denai tidak memenuhi ketentuan dan kaidah profesi yang berlaku, karena kurang lengkapnya informasi yang diberikan oleh petugas pengelola obat kepada pasien, adanya pengurangan jumlah obat yang diberikan kepada pasien, kurang lengkapnya label yang diberikan pada kemasan obat, terbatasnya jumlah petugas pengelola obat, serta tidak adanya tenaga apoteker di Puskesmas.